Pemerintah Minta Pengusaha Tak Melakukan PHK

wood doors

Jakarta -Kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan di sejumlah perusahaan santer terdengar. Menanggapi hal tersebut, pemerintah meminta para pengusaha bagi tak melakukan PHK.

“Kami pemerintah tak menerima adanya PHK,” tegas Direktur Penyelesaian Perselirihan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Sahat Sinurat, usai diskusi di Restoran Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (6/2/2016).

Untuk mencegah PHK, Sahat meminta perusahaan-perusahaan yg terbelit persoalan keuangan melakukan langkah-langkah yang lain bagi efisiensi, misalnya dengan pengurangan jam kerja, mengurangi lembur, dan sebagainya.

“Untuk itu pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan yg menghadapi kesulitan, langsung lakukan lah langkah-langkah pencegahan dengan pengurangan jam kerja, merumahkan pekerja, mengurangi lembur, atau tak memperpanjang kontrak kerja,” ucapnya.

Jika langkah-langkah itu sudah dikerjakan namun PHK masih sulit dihindarkan, Sahat meminta perusahaan secepatnya menghubungi Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat bagi mencari solusi. Disnaker mulai menolong mencarikan jalan keluar yg terbaik untuk seluruh pihak, baik pekerja maupun pengusaha.

“Apabila langkah itu (PHK) dilakukan, perusahaan harus secepatnya berkoordinasi dengan Disnaker setempat bagi mendapatkan bantuan penyelesaian, sehingga tak menjadi persoalan untuk perusahaan itu sendiri. Ada wajib lapor ke kalian 30 hari sebelumnya,” tukas dia.

Sahat menambahkan, Kemenaker sudah mengecek segera ke lapangan, dan nyatanya belum ditemukan adanya perusahaan yg melakukan PHK besar-besaran seperti yg diisukan di media sosial.

“Belum ada laporan yg tiba ke kita secara langsung. Kita koordinasi segera dengan pengusaha terkait berita-berita persoalan PHK tersebut. Kita pro aktif segera mendatangi perusahaan tersebut. Sesungguhnya kalau kalian lihat ini masih rencana (PHK) semua,” dia mengungkapkan.

Dirinya mengingatkan para pengusaha agar bermusyawarah dahulu dengan para pekerja sebelum mengambil langkah PHK. Hak-hak para pekerja pun harus dipenuhi semuanya.

“Kalau langkah-langkah itu sudah ditempuh, maka demi penyelamatan perusahaan bila perusahaan hendak melakukan PHK, hendaknya dirundingkan secara musyawarah mufakat dengan pekerja,” tutupnya.

(hns/hns)

Sumber: http://finance.detik.com
Berita terkini
Baca juga….

Pertamina Salurkan 2 Juta Tabung Elpiji 3 Kg Ke Aceh Tiap Bulan

wood doors

Banda Aceh -Permintaan gas elpiji 3 kilogram buat rumah tangga mengalami peningkatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Pada Januari 2016 lalu, Pertamina menyalurkan 2 juta tabung atau 65 ribu metrik ton buat Provinsi NAD.

Manajer Humas Pertamina Sumbagut, Fitri Erika, menyampaikan sebelumnya Pertamina menyalurkan elpiji 3 kilogram buat wilayah NAD tahun dahulu sebanyak 107%. Angka tersebut mengalami peningkatan 7% dibandingkan kuota yg dijatahkan.

“Sekarang bagi Aceh kami menyalurkan sebanyak 2 juta tabung elpiji per bulan,” kata Erika kepada wartawan, Sabtu (6/2/2016).

Menurut Erika, tingginya permintaan gas elpiji tersebut karena progam konversi minyak tanah ke gas selalu diminati masyarakat. Program pemerintah tersebut berhasil dikerjakan di kabupaten atau kota.

Meski demikian, kata Erika, Pertamina selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. Hal itu karena tiap daerah memiliki spesifik permasalahan yg berbeda-beda.

“Misalnya ada sesuatu kabupaten lebih banyak rumah tangga tetapi ada sesuatu kabupaten yang lain yg lebih banyak perkebunan dan lainnya,” jelasnya.

“Kita melakukan improvisasi data kemudian kami lakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pemberlakukan HET (Harga Eceran Tertinggi). Dan kami memberi tahu masyarakat bahwa lembaga resmi Pertamina itu adalah SPBE, agen dan pangkalan elpiji,” ungkap Erika.

(hns/hns)

Sumber: http://finance.detik.com
Berita terkini
Baca juga….

Mau PHK Pekerja? Jangan Buru-Buru, Lapor Dulu Ke Kemenaker

wood doors

Jakarta -Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta agar pengusaha tak buru-buru melakukan langkah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para karyawannya apabila tengah mengalami persoalan keuangan.

Perusahaan-perusahaan yg ingin melakukan PHK harus melapor lalu ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat 30 hari sebelum rencana PHK. Disnaker mulai berupaya mencarikan solusi agar perusahaan dapat melakukan efisiensi tanpa harus mengurangi jumlah pekerja.

“Apabila langkah itu (PHK) dilakukan, perusahaan harus secepatnya berkoordinasi dengan Disnaker setempat bagi mendapatkan bantuan penyelesaian, sehingga tak menjadi persoalan untuk perusahaan itu sendiri. Ada wajib lapor ke kalian 30 hari sebelumnya,” kata Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kemenaker, Sahat Sinurat, usai diskusi di Restoran Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (6/2/2016).

Sahat mencontohkan, mampu saja perusahaan tak efisien karena kesulitan memperoleh bahan baku murah. Maka pihaknya mulai berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) agar perusahaan dapat mendapatkan bahan baku dengan harga terjangkau. Dengan begitu, perusahaan mampu menekan biaya produksi tanpa harus melakukan PHK.

“Disnaker atau Kemenaker mulai coba berkoordinasi dengan instansi terkait mencari solusi yg dihadapi perusahaan. Masalah perusahaan mungkin karena kesulitan bahan baku, nah ini kami koordinasi dengan instansi terkait bagaimana mendapatkannya,” tuturnya.

Sahat menambahkan, Kemenaker sudah mengecek segera ke lapangan, dan nyatanya belum ditemukan adanya perusahaan yg melakukan PHK besar-besaran seperti yg diisukan di media sosial.

“Belum ada laporan yg tiba ke kalian secara langsung. Kita koordinasi segera dengan pengusaha terkait berita-berita persoalan PHK tersebut. Kita pro aktif segera mendatangi perusahaan tersebut. Sesungguhnya kalau kita lihat ini masih rencana (PHK) semua,” dia mengungkapkan.

Dirinya mengingatkan para pengusaha agar bermusyawarah dahulu dengan para pekerja sebelum mengambil langkah PHK. Hak-hak para pekerja pun harus dipenuhi semuanya.

“Kalau langkah-langkah itu sudah ditempuh, maka demi penyelamatan perusahaan bila perusahaan hendak melakukan PHK, hendaknya dirundingkan secara musyawarah mufakat dengan pekerja,” tutupnya.

(hns/hns)

Sumber: http://finance.detik.com
Berita terkini
Baca juga….

Kemenaker Klarifikasi Isu PHK Di Chevron, Ford, Dan Panasonic

wood doors

Jakarta -Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengecek situasi para pekerja di 3 perusahaan merupakan PT Ford Motor Indonesia, PT Chevron Pacific Indonesia, dan PT Panasonic Gobel Indonesia. Langkah ini dikerjakan terkait kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) di 3 perusahaan itu.

Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kemenaker, Sahat Sinurat, menyampaikan pihaknya sudah mendatangi segera Ford buat meminta klarifikasi. Ford memang berencana mulai melakukan PHK karyawan, tetapi sampai sekarang belum dilakukan. Kemenaker pun meminta Ford memenuhi segala hak pekerja bila PHK dilakukan.

“Kita melakukan koordinasi dengan Ford sendiri, mendatangi Ford, mengklarifikasi apa masalahnya. Kalau memang PHK terjadi, maka kalian minta Ford menjamin hak-hak pekerja,” ujar Sahat usai diskusi di Restoran Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (6/2/2016).

Chevron yg dikabarkan memangkas 1.200 pekerja juga sudah disambangi Kemenaker. Seperti halnya Ford, PHK juga belum terjadi di Chevron.

“Saya dengar belum. Seperti Chevron belum ada melakukan PHK, cuma mengarah ke sana, mereka mau melakukan efisiensi,” tutur Sahat.

Pengecekan juga dikerjakan ke Panasonic Gobel Group. Menurut Sahat, nyatanya sampai sekarang Panasonic masih membayar gaji para karyawannya seperti biasa.

Saat ini Panasonic masih bermusyawarah dengan para pekerjanya buat mencari solusi atas persoalan yg dihadapi.

“Belum ada PHK, Panasonic sampai sekarang masih bayar upah, mereka masih berunding penyelesaiannya bagaimana,” tutupnya

(hns/hns)

Sumber: http://finance.detik.com
Berita terkini
Baca juga….