Pemerintah Belum Punya Solusi Atasi ‘Biang Kerok’ Mahalnya Beras

wood doors

Jakarta -Pemerintah belum memiliki solusi yg jitu mengatasi biang kerok mahalnya harga beras di dalam negeri, merupakan panjangnya rantai distribusi perdagangan. Masalahnya cukup rumit, sehingga membutuhkan waktu yg cukup panjang.

Demikian diungkapkan Menko Perekonomian, Darmin Nasution, usai meeting koordinasi di kantornya, Jakarta, Selasa (9/2/2016).

“Kalau itu memang harus mengubah jalur distribusinya, dan kami tadi telah akan bicarakan dengan menteri BUMN apa yg dapat dilakukan, tetapi kami belum tuntas mengenai itu,” terangnya.

Sempat ada rencana mengoptimalkan BUMN dalam memangkas rantai distribusi tersebut. Karena banyak BUMN yg dapat dilibatkan bagi berbagai komoditas, selain Bulog. Akan tetapi, menurut DarminĀ itu memerlukan kajian kembali.

“Arahnya adalah mulai ada BUMN-BUMN yang lain juga yg ditugaskan buat melakukan distribusinya selain Bulog. Kalau bawang kalian nggak tugaskan Bulog. Silakan Menteri BUMN yg tunjuk, tetapi belum dituntaskan. Mereka kan milik banyak BUMN perdagangan, dan mereka mulai ikut,” paparnya.

Peserta meeting adalah Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Jafar, dan pihak terkait lainnya.

Amran menambahkan, sekarang yg baru dapat dikerjakan efektivitas operasi pasar saat terjadi gejolak harga. Cadangan beras diperbanyak dan memungkinkan operasi dikerjakan dengan cepat.

“Bulog kalau terjadi gejolak harga, Bulog segera operasi,” kata Amran pada kesempatan yg sama.

Sedangkan bagi pemangkasan rantai distribusi, Amran mengaku belum memiliki formula yg tepat. Ini masih selalu dikaji, baik dalam internal kementerian maupun instansi lainnya.

“Ini kami rancang ke depan, baru dengan masukan ini ada kebijakan baru,” ujarnya.

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan ini launching pola distribusi perdagangan beras. Tercatat rantai distribusi beras terpanjang terjadi di DKI Jakarta, dan terpendek ada di Sulawesi Utara.

(mkl/wdl)

Sumber: http://finance.detik.com
Berita terkini
Baca juga….

Harga Ayam Turun, Konsumen Malah Berkurang

wood doors

Jakarta -Turunnya harga jagung bagi pakan ternak juga diikuti penurunan harga ayam di pasaran. Menurut pantauan detikFinance di Pasar Kramat Jati, Jakarta timur, harga ayam telah akan turun di kisaran Rp 30.000-Rp 40.000/ekor tergantung ukurannya. Sebelumnya, harga ayam ini sempat menyentuh Rp 45.000/ekor dan telah mengalami penurunan sejak seminggu lalu.

“Ayam sekarang turun Rp 35.000/ekor, turun Rp 5.000, telah seminggu terakhir ini lah,” kata Iwan, salah sesuatu pedagang ayam, di lokasi, Selasa (9/2/2016).

Namun, penurunan harga ini masih dikeluhkan oleh Iwan. Ia mengatakan, penurunan harga ayam ini tak disertai dengan meningkatnya konsumen.

“Konsumen berkurang sih, tetapi karena aku telah milik langganan jadi masih habis, tetapi kalau bagi konsumen yg konsumsi sendiri itu berkurang,” ujar Iwan.

Iwan menambahkan, pasokan ayam bagi ketika ini telah normal kembali yg sebelumnya sempat kosong di pasaran ketika harganya menyentuh Rp 45.000/ekor.

“Waktu mahal itu susah bisa barangnya, sempat kosong, tetapi kalau sekarang telah akan stabil,” kata dia.

Sebagai informasi, harga jagung di tingkat petani sempat naik. Namun, harga itu akhirnya turun setelah jagung impor yg sempat ditahan di sejumlah pelabuhan dilepaskan ke pasar. Menteri Perdagangan Thomas Lembong akhirnya menetapkan bagi membebaskan 445.500 ton jagung yg ketika ditahan Kementerian Pertanian (Kementan) di sejumlah pelabuhan di Medan, Semarang, Banten, dan Jawa Barat.

Jagung impor tersebut dibeli Perum Bulog dan langsung disalurkan ke peternak yg membutuhkan jagung sebagai bahan baku pakan ternak. Hal ini diharapkan mampu mengakhiri ketidakpastian mengenai kelanjutan dari impor jagung yg sebagian sudah memasuki pelabuhan wilayah Indonesia tersebut.

Tom Lembong menjelaskan, keputusannya ini didasari oleh fakta bahwa kenaikan harga jagung buat pakan ternak akhir-akhir ini mengindikasikan adanya kekurangan pasokan atau terjadi kelangkaan.

“Jagung lokal dengan spesifikasi kebutuhan pakan sebenarnya tersedia, namun lokasinya di daerah-daerah yg terpencar dan tak berdekatan dengan lokasi pabrik pakan,” kata Tom Lembong.

(drk/drk)

Sumber: http://finance.detik.com
Berita terkini
Baca juga….

Para Bupati Dari Papua Ini Curhat Soal Freeport Di DPR

wood doors

Jakarta -Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar meeting dengar pendapat dengan sejumlah kepala daerah Provinsi Papua, pemerintah dan PT Freeport Indonesia. Pertemuan ini buat membahas tentang mulai berakhirnya masa kontrak PT Freeport Indonesia di Provinsi Papua.

Para kepala daerah yg hadir adalah Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni, dan Bupati Puncak Jaya Henok Ibo. Pihak pemerintah diwakili Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Gatot Ariyono.

PT Freeport Indonesia diwakili Clementino Lamury, selaku Head of External Affairs. Rapat yg dibuka Wakil Ketua Komisi VII, Fadel Muhammad, dimulai sekitar pukul 16.15.

Para Bupati yg hadir segera mengatakan pendapatnya setelah diberikan kesempatan buat bicara. Bupati Mimika, Eltinus Omaleng mendesak Freeport langsung membangun smelter di Kabupaten Mimika.

“Kami yg milik barang, Freeport harus bangun smelter di Mimika,” ujar Eltinus di Komisi VII DPR, Selasa (9/2/2016).

Lalu, Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni meminta Freeport memastikan kepemilikan saham buat pemerintah daerah sebelum menetapkan bagi memperpanjang kontrak. Alasannya, kepemilikan saham di Freeport buat membangun daerah, terutama akses infrastruktur.

Sedangkan menurut Bupati Puncak Jaya, Henok Ibo, masyarakat di wilayahnya tak mendapat apa-apa dari kegiatan Freeport selama ini.

“Kami orang Papua dalam kondisi ‘telanjang’, tak bisa apa-apa. Freeport itu seperti negara dalam negara,” tutur Henok

(hns/hns)

Sumber: http://finance.detik.com
Berita terkini
Baca juga….

ESDM Melunak, Freeport Dapat Izin Ekspor Tanpa Setor US$ 530 Juta

wood doors

Jakarta -Kementerian ESDM melunak soal syarat dana jaminan US$ 530 juta bagi perpanjangan izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia. Perusahaan tambang yang berasal Amerika Serikat (AS) ini tidak perlu membayar US$ 530 juta dulu buat dapat ekspor.

Freeport cuma diwajibkan membayar Bea Keluar (BK) ekspor tambang sebesar 5%. Hari ini, Freeport sudah mengantongi rekomendasi izin ekspor konsentrat dari Kementerian ESDM

“Jadi Freeport sudah respons (syarat setoran US$ 530 juta) dan dia bersedia memenuhi yg (BK) 5%. Kemudian yg US$ 530 juta dibicarakan nanti lebih lanjut. Kemudian kementerian karena Freeport sudah menyetujui, kemudian telah rekomendasikan hari ini,” kata Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Gatot Aryono, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/2/2016).

Syarat setoran US$ 530 juta mulai dibicarakan lebih lanjut, masih dinegosiasikan. “Ya maka itu, dia telah sanggup yg BK 5%. Jadi prinsipnya karena dia sanggup. Tapi yg US$ 530 juta dan yg tak sanggup masih selalu dibicarakan,” imbuhnya.

Yang penting, sambungnya, Freeport dapat memamerkan bukti mereka benar-benar berkomitmen membangun smelter di Indonesia bagi melakukan hilirisasi mineral di Indonesia. Bukti tersebut tak harus dengan dana jaminan US$ 530 juta.

“Memang US$ 530 juta di aturan juga nggak ada. US$ 530 juta itu karena usaha pemerintah bagi meyakinkan dia (Freeport) tetap membangun (smelter),” ucap Bambang.

Sejauh ini, Kementerian ESDM masih percaya Freeport benar-benar mulai melaksanakan kewajibannya melakukan pengolahan dan pemurnian mineral, agar tercipta nilai tambah industri pertambangan di Indonesia. “Dia membangun. Dia kan telah keluarkan US$ 168 juta,” tutupnya.

(wdl/wdl)

Sumber: http://finance.detik.com
Berita terkini
Baca juga….